Search Engine Submission - AddMe

Free SEO Tools

TEGALBULEUD

22 November 2013

PEMILIHAN KEPALA DESA BUNIASIH



Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat. Dan Ini adalah merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Desa Buniasih untuk menetukan siapa yg akan menjadi Kepala Desa (Kades) berikunya.
Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan Kepala Desa haruslah berpendidikan paling rendah SLTP, penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dimana dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.



Pemilihan Kepala Desa Buniasih, ini akan dilaksanakan:
Jam 07.00 wib. Tanggal 22 Desember 2013.
Datang...!! dan tentukan pilihan anda, untuk Desa Buniasih yang lebih maju dan sejahtera...!!

Cara pemilihan Kepala Desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa yang merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon dan Indramayu).

Adapun Wewenang Kepala Desa antara lain:
  • Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  • Mengajukan rancangan peraturan desa
  • Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  • Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat lepas dari jabatan Kepala Desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih.

Selanjutnya syarat dan tata cara pemilihan kepala desa di diatur dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak, kecuali calon tunggal yang harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak memilih dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati paling lama 30 hari setelah pemungutan suara.

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam menyejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (individual reference, social references) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan prilaku.

Dan Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan.

Mari kita sukseskan Pilkades Buniasih...!


09 November 2013

Warga Sambut Baik Kereta Sukabumi-Bogor





Metrotvnews.com, Bogor: Pengoperasian Kereta Api Pangrango rute Bogor-Sukabumi mulai Sabtu (9/11) disambut baik sejumlah warga Kota Bogor yang mendukung penuh operasional kereta tersebut.

"Saya pribadi menyambut baik atas diaktifkannya jalur Bogor-Sukabumi, sehingga jadi ada alternatif untuk dari dan ke Sukabumi," kata Andi Ardianysah salah seorang anggota Komunitas Semboyan 35, Sabtu (9/11).

Menurut Andi, sejak dinonaktifkannya KRD Bumi Geulis yang melayani rute Bogor-Sukabumi, warga kesulitan akses menuju Sukabumi melalui jalur darat karena jalur yang sering macet terutama di wilayah Ciawi.

"Karena sekarang jalur darat agak susah menempuh dari Bogor ke Sukabumi, lewat jalan raya dengan waktu tempuh bisa berjam-jam," kata dia.

Andi berharap dengan diaktifkannya kembali kereta api rute Bogor-Sukabumi, diikuti dengan adanya peningkatan jalur rel Bogor-Sukabumi. Seperti penggantian bantalan besi menajdi beton dan penggantian rel dari tipe R33 menjadi R54).

Menurut Andi, hal ini agar jumlah rangkai kereta bisa diperpanjang dan frekwensi perjalanan bisa ditambah.

Sementara itu menurut Rizky Budiawan, merasa sangat terbantu dengan operasional Kereta Api Pangrango rute Bogor-Sukabumi.

Sebagai warga Sukabumi yang berdomisili di Bogor, menganggap kehadiran kereta api tersebut membantu memenuhi kebutahan masyarakat baik dari Bogor maupun Sukabumi.

"Saya terbantu sekali dengan adanya kereta api Bogor-Sukabumi ini. Harapan saya semoga adanya kereta Pangrango ini, bisa memenuhi keinginan masyarakat Sukabumi, yang mengharapkan transportasi bebas macet," ujarnya.

KA Pangrango jurusan Bogor-Sukabumi akan dioperasikan mulai Sabtu besok. Berbeda dari sebelumnya, kereta tersebut melayani tiga kali perjalanan dari Bogor.

KA Pangrango berangkat setiap lima jam. Dari Bogor kereta keberangkatan mulai pukul 07.30 WIB, lalu pukul 12.30 dan 17.30. Sedangkan dari Sukabumi kereta berangkat dari pukul 05.00, 10.00 dan 15.00 WIB.

Kereta jalur Bogor-Sukabumi ini terdiri atas dua rangkai KA Pangrango yang setiap rangkaian terdiri dari satu lokomotif, satu kereta eksekutif, tiga kereta ekonomi dan satu gerbong pembangkit.

Setiap rangkaian kereta penumpang ini dilengkapi penyejuk udara, dengan kapasitas penumpang sebanyak 368 kursi.

Untuk kelas ekonomi AC terdapat 318 kursi dengan tiket Rp15.000 per penumpang, sedangkan kelas eksekutif terdapat 50 kursi dengan tarif Rp35.000 per orang.

Sebelumnya, kereta jalur Bogor-Sukabumi dilayani oleh KRD Bumi Geulis, dengan jadwal keberangkatan sekali dari Bogor dan Sukabumi.

Kereta tersebut merupakan rangkaian kereta ekonomi tanpa penyejuk udara, dengan tarif Rp8.000 per penumpang.

Karena kerap rusak, KRD Bumi Geulis dinonaktifkan terhitung sejak 15 Desember 2012. Akibatnya penumpang beralih menggunakan transportasi darat.

Menurut Kepala Stasiun Besar Bogor, Weddy Hartono, selama KRD Bumi Geulis dinonaktifkan banyak penumpang yang kerap bertanya kapan dioperasikan kembali.

"Memang jumlah penumpang KRD Bumi Geulis cukup banyak. Selama dinonaktifkan masih banyak penumpang yang bertanya. Semoga dengan diaktifkannya kembali jalur Bogor-Sukabumi, dapat memenuhi keinginan masyarakat," ujarnya. (Ant)



Editor: Asnawi Khaddaf


Sumber Informasi :

http://www.metrotvnews.com

Tegalbuleud dan Bijih Besi

Asumsi yang berkembang - sejak dua tahun- terakhir ini adalah ” daerah pinggiran Kab. Sukabumi, dari Ujung Genteng hingga Cidaun (Cianjur Selatan) merupakan daerah kaya akan sumberdaya alam (SDA)”. Asumsi ini lebih mengerucut saat ditemukan, pasir besi, bijih besi, hi
ngga uranium terbaik di dunia di sekitar Kecamatan Tegalbuleud. Terjadi pembebasan lahan masyarakat secara massive bahkan cenderung sporadis dengan tanpa ada konsensus yang jelas antara pembeli lahan dengan para penjual kecuali persoalan jual-beli semata.

Kemudian, dibangunlah di wilayah tersebut pabrik pasir besi. Sudah pasti mudah ditebak, pemilik pabrik bukan merupakan penduduk asli negeri ini kecuali para investor dari RRC. Pembangunan pabrik bijih besi tidak berdiri begitu saja, namun diikuti oleh dikeruknya dua sumberdaya alam terbaik di dunia, bijih besi dan uranium. Pihak perusahaan - demi alasan keamanan - telah membentengi daerah penggalian dan pengerukan pasir besi dengan pagar beton.

Satu tahun lalu, masyarakat pernah mempertanyakan akibat yang akan ditimbulkan ke depan dari pengeksploitasian pasir besi di wilayah Tegalbuleud ini. Sebagian dari masyarakat memberikan penilaian, pengeksploitasian pasir di daerah pinggiran pantai memiliki dampak riskan ke depan. Bahkan kerugian terbesar tidak hanya terhadap lingkungan saja, juga terhadap pengeksploitasian sumberdaya alam negara ini oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus jeli membaca persoalan ini. Sebuah wilayah tidak hanya dibangun atas dasar dengan mudahnya para investor menanamkan modal di wilayah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya bukan semata hanya dinilai dari investasi-investasi yang diberikan oleh para investor, lebih dari itu harus diperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh pengeksploitasian pasir besi, bijih besi, dan uranium oleh para investor. Kerugian darinya harus diperhitungkan, jika seorang warga menjual tanah kepada investor rata-rata Rp. 300.000/meter, faktanya negara akan mengalami kerugian ±20 meter kubik pasir besi dalam 1 meter. Jika eksploitasi dan penggalian lebih dalam, maka kerugiannya pun akan semakin besar juga.

Konsensus seperti di atas sama sekali lepas dari perhitungan, bahkan masyarakat pemilik lahan yang telah dibebaskan pun sama sekali tidak berpikir ke arah sana. Jika benar dengan adanya eksploitasi pasir besi dan bijih besi pemerintah Kabupaten Sukabumi diuntungkan maka harus ada alasan yang tepat kalau Kabupaten Sukabumi tidak mendapat julukan Desa Tertinggal, karena realitanya Kabupaten ini merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam dan mineral. Hanya saja, fakta yang terjadi, pemerintah hanya mendapatkan beberapa persen saja dari pengeksploitasian sumberdaya alam oleh para investor dan pihak swasta. Ketika hal ini terjadi, tidak seharusnya ada alasan pembiaran oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap aktivitas eksploitasi pasir besi, bijih besi, dan uranium terbaik di dunia. Bagaimana pun juga, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat agar kekayaan alam negeri ini tidak menguap dan hilang begitu saja tanpa dinikmati oleh penduduknya.

Kecendrungan ‘Laizzes Faire’, pembiaran terhadap aktivitas eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan bukan merupakan bagian dari aturan bermain AFTA dan pasar bebas. Penekanan AFTA jelas berpihak secara sebelah menyebelah, adanya penekanan keseimbangan antara para investor dan tuan rumah. Kesalahan dalam menilai AFTA justru akan berakibat pada rendah dirinya sebuah bangsa, runtuhnya tatanan nilai akibat sikap prustrasi warga negara, para investor sebagai pemilik modal akan dibesar-besarkan sebagai ‘tuan’ sementara tuan rumah akan diposisikan sebagai ‘hamba’. Akan menjadi berita pahit, saat para pemilik pabrik dan poor-mannya memaki para pekerja kemudian keberpihakan dari Pemerintah sama sekali tidak tampak karena lemahnya pengawasan terhadap hal ini.

Pernahkah kita -terlebih pemerintah- berpikir, hasil pengeksploitasian pasir besi, bijih besi, dan uranium di Tegalbuleud tersebut dibawa ke mana? Diolah untuk keperluan apa? Hal-hal mendasar seperti ini pasti luput dari diri kita dan pemerintah. Lebih jauh, pernahkah terpikirkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam oleh pemerintah sendiri atau oleh investor dari dalam negeri? Jika tidak terbersit sedikit pun pikiran itu, maka negara ini memang telah gagal mencetak pemerintah. Jangan disepelekan, penjajahan ekonomi pada akhirnya akan berdampak pula pada penjajahan fisik dan mental. Lihatlah para pekerja di pabrik-pabrik. Bahkan mental kita telah dicetak sebagai peminta-minta, premanisme dan centeng-centeng pabrik pun berdiri dengan angkuh karena ingin mengabdi kepada para investor sebagai ‘boss’ mereka namun bersikap kasar terhadap para buruh pabrik.


Sumber Informasi :



Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More